Fajarnews.co, Tenggarong – Seusai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Optimalisasi Koperasi Merah Putih, Kepala DPMD Arianto menekankan sinergi lintas sektor dalam pengembangan koperasi desa. Ia mengungkapkan bahwa 61 koperasi telah memiliki SK dan akta notaris, sementara sisanya masih dalam antrean. Arianto menekankan bahwa “Arahan Pak Bupati jelas… harus bergerak sampai ada aksi nyata.”
Arianto juga menegaskan pentingnya pemetaan peran antara BUMDes dan koperasi untuk menghindari tumpang tindih. “Kalau sudah dikelola dengan baik oleh BUMDes, koperasi tidak perlu masuk,” ujarnya. Fokus kolaborasi diharapkan mendorong efisiensi dan efektivitas ekonomi desa.
Terkait wisata sejarah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebutnya siap mendukung, dengan contoh nyata di Kecamatan Lok Ulo, Desa Jembayan. “Festival rutin di… akan terus didukung pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sinergi antarinstitusi diperlukan agar destinasi semakin menarik dan edukatif.
Arianto juga menyoroti urgensi peningkatan kapasitas pengurus koperasi. DPMD akan mengubah pelatihan rutin menjadi pelatihan teknis yang lebih mendalam. “Tujuannya agar pengurus koperasi… mampu menjalankan koperasi secara mandiri dan profesional,” paparnya.
Instruksi presiden yang mengamanatkan kepala desa mendukung keberadaan koperasi juga dikutipnya. “Kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan… wajib menjalankan kebijakan pusat,” tandas Arianto. Ia mengingatkan bahwa ada konsekuensi jika kepala desa mengabaikan mandat tersebut.
Lebih lanjut, kecamatan diposisikan penting sebagai pembina dan pengawas koperasi, tanpa bergantung pada jenis koperasi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih dekat dan langsung terhadap kelembagaan ekonomi lokal.
Secara total, tercatat 237 koperasi di desa dan kelurahan telah terbentuk, dengan beberapa administrasi yang sempat tertunda kini selesai. “Tiga desa… sudah terkonfirmasi terdaftar,” pungkas Arianto. Penyelesaian hambatan sistem online ke notaris disebut telah rampung.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
