Fajarnews.co, Tenggarong – Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas layanan publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 12 perwakilan pegawai dari Sekretariat Daerah. SK ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. Penyerahan ini menjadi simbol peran penting PPPK dalam birokrasi modern di Kukar.
Dalam sambutannya, Sunggono menekankan pentingnya kebijakan distribusi pegawai ASN dan PPPK yang berimbang dengan anggaran daerah. “Distribusi P3KSN yang ada merupakan kebijakan yang kami ambil,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran harus sejalan dengan kebutuhan pegawai yang terus meningkat.
PPPK, menurut Sunggono, kini tak lagi dipandang sebagai pelengkap birokrasi, melainkan bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab kinerja yang sama. “Kami harap PPPK segera menyesuaikan diri dan berkontribusi maksimal,” tuturnya. Sistem reward and punishment akan diterapkan guna mendorong profesionalisme.
Sekda Kukar juga memberikan dorongan kepada PPPK yang ingin berkarir lebih tinggi. Ia menyebut peluang ke posisi strategis terbuka lebar bagi yang menunjukkan kinerja luar biasa. “Bahkan bisa sampai jadi Dirjen atau Sekjen,” ungkapnya.
Namun, sistem evaluasi juga diberlakukan ketat, mengingat kontrak awal PPPK hanya berlaku selama satu tahun. Evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun untuk menentukan kelanjutan kontrak. Mereka yang tidak memenuhi standar kinerja tidak akan diperpanjang masa kerjanya.
Sunggono juga menyentuh aspek penganggaran dan menyatakan keyakinannya bahwa seluruh PPPK tetap dapat digaji meskipun anggaran disesuaikan. “APBD Kukar di atas Rp8 triliun, alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen,” ujarnya. Tetapi jika anggaran menurun, kebijakan gaji akan disesuaikan.
Isu pandemi juga sempat dibahas dalam kesempatan itu. Meski beberapa daerah mengalami peningkatan kasus COVID-19, Kukar masih aman. “Kita masih dalam potensi, tapi tetap waspada,” kata Sunggono.
Di akhir acara, perhatian Sunggono tertuju pada investasi daerah yang kini ditargetkan mencapai Rp15 miliar. Ia menyebut kawasan industri di Marangkayu dan Sangasanga menjadi pusat pengembangan. “Lahan di kawasan perumahan Petinggi juga dibuka untuk mendukung operasional smelter,” pungkasnya.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
