Fajarnews.co, Tenggarong – Respons cepat ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) setelah muncul kabar dugaan pungutan liar (pungli) di SD 007 Desa Teluk Dalam. Ahmad Nurkhalis, Kepala Bidang Pendidikan SD, segera memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang.
“Pihak sekolah menyampaikan bahwa informasi tersebut hanya berupa ajakan diskusi soal kontribusi perbaikan fasilitas sekolah, bukan pungutan yang bersifat wajib,” ucap Nurkhalis pada Kamis (24/4/2025). Konfirmasi ini didapat setelah pihaknya menghubungi langsung sekolah terkait.
Dalam forum komite sekolah, diskusi soal sumbangan sukarela memang sempat terjadi dan melibatkan para orang tua murid. Rencana tersebut mencakup perbaikan WC, pengecatan, dan pagar sekolah, namun akhirnya tidak dilanjutkan karena tidak ada persetujuan dari orang tua.
Nurkhalis menegaskan bahwa tidak ada kontribusi yang dikumpulkan karena memang tidak ada kesepakatan. “Ini penting untuk diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya menjelaskan.
Ia pun menyoroti masih rendahnya pemahaman publik mengenai peran komite sekolah. “Komite sekolah dapat memberikan dukungan finansial maupun non-finansial, tetapi tidak boleh melakukan pungutan wajib,” ujarnya tegas.
Sumbangan pendidikan, menurutnya, harus bersifat sukarela dan melalui mekanisme musyawarah yang jelas. Oleh karena itu, sekolah-sekolah di Kukar diminta lebih aktif dalam mengedukasi orang tua murid agar tidak terjadi salah persepsi.
“Supaya tidak terjadi persepsi keliru. Kita ingin mendorong budaya gotong royong dalam pendidikan,” tambah Nurkhalis. Ia menekankan bahwa gotong royong harus lahir dari kesadaran bersama, bukan dari tekanan atau kewajiban sepihak.
Akhirnya, Disdikbud Kukar mengingatkan seluruh sekolah agar menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan wali murid. “Transparansi dan komunikasi adalah kunci,” pungkasnya.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
