Pendidikan Inklusif di Kukar: Sekolah Rakyat Jawab Kesenjangan Sosial

redaksi

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menghadiri agenda terkait pembahasan Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan. Foto/TribunKaltim.co/Prokom Kukar

Fajarnews.co, Tenggarong – Pemerintah pusat terus memperluas jangkauan program pendidikan inklusif dengan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu wilayah yang merespons cepat dengan mengajukan tiga titik lokasi pembangunan sekolah tersebut. Dua desa di Kecamatan Loa Kulu dan Muara Badak ditetapkan sebagai lokasi strategis untuk program ini.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih, sebagai upaya menjawab kesenjangan akses pendidikan di kalangan anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Bentuk sekolah ini akan berasrama, dengan konsep pembinaan karakter dan penguatan keterampilan hidup sebagai bagian dari kurikulumnya.

Tanggapan Kukar terhadap program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak setelah tim lintas kementerian melakukan verifikasi lapangan. Sunggono, Sekretaris Daerah Kukar, menjelaskan bahwa seluruh dokumen teknis dan administratif telah disiapkan secara matang. “Kami melihat Sekolah Rakyat bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi sebagai ruang pembinaan karakter,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemkab Kukar telah menyusun data calon peserta berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan program tepat sasaran. Selain itu, lahan untuk pembangunan sekolah serta komitmen dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah juga telah dikonfirmasi kepada kementerian terkait.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, Pendidikan, dan PUPR, telah melakukan verifikasi awal dan menilai Kukar sebagai wilayah yang sangat serius dalam menyiapkan program ini. Sunggono menyatakan, “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu juga memiliki ruang dan peluang untuk menggapai masa depan.”

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program, APBN 2025 akan mengucurkan dana penuh yang mencakup biaya operasional, pengadaan tenaga pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini memastikan bahwa daerah tidak terbebani dalam pembiayaan awal Sekolah Rakyat.

Dengan mengajukan diri sebagai salah satu lokasi pelopor, Kukar berharap bisa menjadi contoh nyata dalam pembangunan manusia yang merata dan inklusif di Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat mendorong tercapainya visi besar Indonesia Emas 2045.

Di akhir pernyataannya, Sunggono menyampaikan harapannya agar anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi mengalami diskriminasi dalam pendidikan. “Kami tidak ingin ada anak-anak yang tertinggal karena alasan ekonomi. Dengan Sekolah Rakyat, kami ingin membuka pintu harapan baru,” ucapnya.

(Adv/DiskominfoKukar)

Penulis : Arnelya NL

Related Post

Tinggalkan komentar